Saat menjadi Narsumber dalam Pelatihan Pekerti 2011 di STIE Al-Khairiyah
THE SULTAN CENTER
Pusat Studi Kepemimpinan dan Kebijakan Publik
Tuesday, July 19, 2011
Ranking perusahaan terbesar di Indonesia
Dunia usaha atau bisnis selalu merupakan elemen penting dalam
menghela pedati kesejahteraan sebuah negeri. Sebab dari dunia
bisnis-lah, bentangan investasi ekonomi dijelujurkan, roda perdagangan
dilicinkan, dan kemudian, jutaan lapangan kerja diracik dan diwujudkan.
Dan dari situlah, tembang kemakmuran mungkin bisa pelan-pelan
di-dendangkan.
Monday, April 18, 2011
Menyoal LKPJ Gubernur Banten 2010
Pemerintah Provinsi Banten, Selasa (12/4), menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran (TA) 2010 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten yang dibacakan Gubernur Banten-Hj. Ratu Atut Chosiyah.
Dalam Nota Pengantar LKPJ Gubernur Banten TA 2010, Gubernur melaporkan hasil capaian kinerja pembangunan Banten selama tahun anggaran 2010 berdasarkan Agenda Pembangunan Daerah, yaitu (1) Pemerintahan; (2) Pengembangan Sumberdaya Manusia; (3) Perekonomian; dan (4) Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
“Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik masih akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, antara lain dengan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sehingga diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi lintas SKPD dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat” ujar Gubernur.
Sedangkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Banten telah ditetapkan beberapa target indikator makro yang antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 dapat terealisasi sebesar 70,56 %. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 yang masih sebesar 70,06 %. Hal ini tidak terlepas dari pada upaya–upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Wednesday, November 24, 2010
Pemimpin sebagai Agen Perubahan
Layaknya seorang menejer sebuah tim sepak bola ataupun seekor pemimpin belalang, seorang pemimpin organisasi perlu memikirkan bagaimana melakukan perubahan baik secara internal maupun eksternal agar strategi dan kebijakan yang diambilnya sesuai dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Pemimpin seperti ini oleh Burns (1978) disebut sebagai pemimpin transformasional (Transformational Leadership) atau disebut juga pemimpin penerobos atau breakthrough leadership (Sarros dan Butchatsky, 1996). Karakteristik utama pemimpin transformasional ini diantaranya memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) bagi organisasi, sehingga dapat menciptakan strategi-strategi baru dalam mengembangkan praktik-praktik organisasi yang lebih relevan.
Sunday, November 21, 2010
Idul Adha dan Kepedulian Sosial
Oleh : Achmad Rozi El Eroy
(Direktur Eksekutif The Sultan Center)
Secara etimologi, qurban atau kurban berarti mendekatkan diri. Secara terminologi kurban berarti berjuang secara benar atas dasar takwa dan sabar, baik harta, tenaga, maupun jiwa dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh keridhaan-Nya. Kerapkali harta, tenaga, dan jiwa menjadi ‘korban’, belum menjadi ‘kurban.’ Hal ini lantaran dikeluarkannya bukan atas dasar takwa, sabar, dan ikhlas karena Allah.
Dalam Ibadah kurban, juga bukanlah semata-mata rangkaian ritual yang hanya berdimensi spiritual. Ibadah Kurban tidak semata-mata upacara penyembelihan, tetapi merupakan ibadah yang menempa diri menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kesempurnaan ibadah dapat diraih apabila persyaratan formal –syariahnya terpenuhi dan tumbuhnya akhlak sebagai manifestasi dari ibadah. Secara formal-syar’iyyah, ibadah Kurban yang kita laksanakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan.
Saturday, October 30, 2010
NeoLiberalisme
Oleh: Asep Koswara
(Direktur Kajian Politik dan Strategi The Sultan Center)
Neoliberalisme merupakan filosofi yang lahir pada abad 20-an. Prinsip pokok dari neoliberalisme adalah pasar dan perdagangan bebas. Neoliberalisme memandang bahwa kapitalisme dapat ditandai dengan adanya pasar, tanpa pasar tidak ada kapitalisme. Keyakinannya, bahwa pasar merupakan sebuah ruang fisik atau ruang bagi orang-orang yang akan menjual atau menukarkan sesuatu. Meminjam pemikirannya Peter L. Berger, (1986:19) bahwa kapitalis neoliberal merupakan kegiatan produksi yang diorientasikan untuk kepentingan pasar dan dilakukan oleh individu atau bersama-sama dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyakya.
(Direktur Kajian Politik dan Strategi The Sultan Center)
Neoliberalisme merupakan filosofi yang lahir pada abad 20-an. Prinsip pokok dari neoliberalisme adalah pasar dan perdagangan bebas. Neoliberalisme memandang bahwa kapitalisme dapat ditandai dengan adanya pasar, tanpa pasar tidak ada kapitalisme. Keyakinannya, bahwa pasar merupakan sebuah ruang fisik atau ruang bagi orang-orang yang akan menjual atau menukarkan sesuatu. Meminjam pemikirannya Peter L. Berger, (1986:19) bahwa kapitalis neoliberal merupakan kegiatan produksi yang diorientasikan untuk kepentingan pasar dan dilakukan oleh individu atau bersama-sama dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyakya.
Wednesday, July 14, 2010
Plus-Minus Penyederhanaan Partai
Oleh : Burhanuddin Muhtadi
(Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan pengajar Program Pascasarjana Universitas Paramadina)
Belakangan ini dunia perpolitikan kita kembali diramaikan dengan kontroversi seputar isu penyederhanaan partai terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Partai Politik. Perampingan partai kita dapat dilakukan melalui electoral engineering, yakni electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT).
Partai-partai yang tidak lolos PT di Pileg 2009 maupun partai-partai menengah cenderung menolak usulan ET dan PT, termasuk usulan meningkatkan PT dari 2,5% ke 5%. Sebaliknya, partai-partai besar cenderung bersikukuh bahwa penyederhanaan kepartaian kita melalui ET dan PT musti dilakukan.
ET adalah ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti Pemilu berkutnya. Dalam pasal 9 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu dikatakan bahwa parpol dapat mengikuti pemilu berikutnya jika memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, 4% jumlah kursi di DPRD Provinsi yang tersebar di setengah provinsi di Indonesia, dan 4% jumlah kursi di Kabupaten yang tersebar di setengah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
(Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan pengajar Program Pascasarjana Universitas Paramadina)
Belakangan ini dunia perpolitikan kita kembali diramaikan dengan kontroversi seputar isu penyederhanaan partai terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Partai Politik. Perampingan partai kita dapat dilakukan melalui electoral engineering, yakni electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT).
Partai-partai yang tidak lolos PT di Pileg 2009 maupun partai-partai menengah cenderung menolak usulan ET dan PT, termasuk usulan meningkatkan PT dari 2,5% ke 5%. Sebaliknya, partai-partai besar cenderung bersikukuh bahwa penyederhanaan kepartaian kita melalui ET dan PT musti dilakukan.
ET adalah ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti Pemilu berkutnya. Dalam pasal 9 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu dikatakan bahwa parpol dapat mengikuti pemilu berikutnya jika memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, 4% jumlah kursi di DPRD Provinsi yang tersebar di setengah provinsi di Indonesia, dan 4% jumlah kursi di Kabupaten yang tersebar di setengah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Subscribe to:
Posts (Atom)